Medan – Ratusan Mahasiswa Demonstrasi Suasana tegang mewarnai Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (1/9/2025), saat ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi.
Aksi tersebut digelar oleh aliansi mahasiswa lintas kampus di Kota Kupang dan sekitarnya sebagai bentuk kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah.
Para mahasiswa datang dengan membawa poster, spanduk, dan megafon, menyuarakan tuntutan mereka sejak pukul 09.00 WITA.
Baca Juga : Gubsu Bobby Bagi-bagi Sembako ke Driver Ojol di Medan
Sepanjang perjalanan, massa meneriakkan yel-yel dan orasi tentang ketidakadilan, korupsi, dan lemahnya transparansi anggaran pemerintah provinsi.
Setibanya di gedung DPRD, mahasiswa langsung memenuhi halaman depan sambil terus berorasi secara bergantian.
Tuntutan utama mahasiswa dalam aksi ini adalah transparansi penggunaan anggaran daerah serta penolakan terhadap kenaikan sejumlah tarif layanan publik.
Mereka menilai bahwa anggaran publik digunakan secara tidak efisien dan tidak tepat sasaran, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Koordinator aksi, Yosefina Lape, menyebut bahwa mahasiswa sudah terlalu sering diposisikan sebagai penonton kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
“Kami datang bukan untuk membuat onar, tapi untuk menyampaikan suara rakyat. Jangan anggap kami sebagai musuh negara,” tegas Yosefina dalam orasinya.
Aksi ini berjalan damai dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor Kupang Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Pihak kepolisian menurunkan lebih dari 150 personel untuk mengamankan jalannya aksi.
Mahasiswa menuntut pertemuan langsung dengan pimpinan DPRD NTT agar dapat menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan 8 poin tuntutan, termasuk desakan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek strategis daerah.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, yang menerima perwakilan mahasiswa, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dalam rapat paripurna.
“Kami mendengar dengan serius. Ini masukan penting dari elemen intelektual kampus yang kami hargai,” ujar Anwar.
Namun mahasiswa menolak janji tanpa bukti dan meminta tenggat waktu penyelesaian dari DPRD secara tertulis.
Selain isu anggaran, mahasiswa juga menyoroti minimnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan daerah.
